1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon RENO CANDRA SANGAJI, S.IP., M.IP. untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai TERSANGKA merupakan perbuatan yang sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penetapan TERSANGKA terhadap Pemohon oleh Termohon.
4. Menyatakan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/48/V/RES.3.3./2025/Ditreskrimsus tertanggal 5 Mei 2025 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/119/VII/RES.3.3./2025/Ditreskrimsus tertanggal 22 Juli 2025 yang menetapkan Pemohon RENO CANDRA SANGAJI, S.IP., M.IP. sebagai Tersangka, dilakukan secara prematur karena tidak didahului dengan mekanisme administratif yang seharusnya ditempuh terlebih dahulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Menyatakan tindakan Termohon bertentangan dengan asas ultimum remedium, asas proporsionalitas, asas kepastian hukum dan asas pemerintahan yang baik.
6. Menyatakan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan pada Sewa Tanah Pelungguh Dusun Gandok Persil 184, Kalurahan Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021-2023 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY Nomor: PE.03.03/SR-36/PW12/5/2026 tanggal 27 Februari 2026 merupakan alat bukti yang tidak sah dan sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan UUD NRI 1945 atau bertentangan dengan prosedur hukum acara pidana dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum.
7. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/48/V/RES.3.3./2025/Ditreskrimsus tertanggal 5 Mei 2025 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/119/VII/RES.3.3./2025/Ditreskrimsus tertanggal 22 Juli 2025 jo. Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap.Tsk/12/V/2026/Ditreskrimsus, tertanggal 5 Mei 2026 yang menetapkan Pemohon RENO CANDRA SANGAJI, S.IP., M.IP. sebagai Tersangka oleh Termohon sehubungan dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemanfaatan Tanah Desa Kalurahan Condongcatur yang terletak di Padukuhan Gandok, Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Tahun 2021 s/d 2023, sebagaimana dimaksud dalam Kesatu Primer Pasal 603 KUHP Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 20 huruf c KUHP; Subsider Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 20 huruf c KUHP; atau Kedua Pasal 606 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 20 huruf c KUHP, adalah TIDAK SAH, dan oleh karenanya Penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan dinyatakan batal.
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/48/V/RES.3.3./2025/Ditreskrimsus tertanggal 5 Mei 2025 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Sidik/119/VII/RES.3.3./2025/Ditreskrimsus tertanggal 22 Juli 2025 yang menetapkan Pemohon RENO CANDRA SANGAJI, S.IP., M.IP. sebagai Tersangka.
9. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka terhadap Pemohon.
10. Memulihkan segala hak hukum Pemohon terhadap Tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Termohon.
11. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Apabila Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, maka demi keadilan kami mohon Putusan yang seadil-adiinya (ex aequo et bono).