Mengabulkan Permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;

Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON atas nama dr Raudi Akmal sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-02/M.4.11Fd.2/06/2026 tertanggal 22 Juni 2026 dengan dugaan telah melakukan tindak Pidana korupsi Penyimpangan Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata di Kabupaten Sleman Tahun 2020 adalah TIDAK SAH DAN TIDAK BERLAKU.

Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-02/M.4.11Fd.2/06/2026 tertanggal 22 Juni 2026 adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum.

Menyatakan penahanan terhadap PEMOHON atas nama dr Raudi Akmal sebagaimana Surat Nomor : Print-01/M.4.11Fd.2/06/2026  tertanggal 22 Juni 2026  di Rumah Tahanan Kelas II A Yogyakarta oleh Kejaksaan Negeri Sleman adalah TIDAK SAH DAN TIDAK BERLAKU.

Menyatakan Surat berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Surat Nomor : Print-01/M.4.11Fd.2/06/2026  tertanggal 22 Juni 2026 di Rumah Tahanan Kelas II A Yogyakarta  oleh Kejaksaan Negeri Sleman tertanggal 22 Juni 2026 ADALAH TIDAK SAH DAN KARENANYA BATAL DEMI HUKUM.

Menyatakan Surat Perintah Penggeledahan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Nomor : PRINT – 03/M.4.11/Fd.2/06/2026 tanggal 30 Juni 2026 jo Berita Acara Penggeledahan tertanggal 30 Juni 2026 yang dilakukan di rumah Sdri. Meidyana Auliya Sashaputri dan Berita Acara Penggeledahan tertanggal 30 Juni 2026 yang dilakukan di rumah Sdri. Hj Kustini Sri Purnomo ADALAH TIDAK SAH DAN KARENANYA BATAL DEMI HUKUM.

Memerintahkan kepada TERMOHON untuk mengembalikan seluruh barang yang digeledah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penggeledahan tertanggal 30 Juni 2026 yang dilakukan di rumah Sdri. Meidyana Auliya Sashaputri dan Berita Acara Penggeledahan tertanggal 30 Juni 2026 yang dilakukan di rumah Sdri. Hj Kustini Sri Purnomo kepada pemilik masing masing.

Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas dugaan tindak pidana korupsi menurut Pasal primair ; Pasal 603 jo Pasal 20 C Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana  Jo. Pasal 18 Undang – undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang – undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal Primair : Pasal 604 jo Pasal 20 C Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana  Jo. Pasal 18 Undang – undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang – undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR HUKUM

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Sleman Nomor : Print -01/M.4.11/Fd.1/04/2023 tanggal 10 April 2023 jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Sleman Nomor : Print -01.a/M.4.11/Fd.1/05/2023 tanggal 09 Mei 2023 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Sleman Nomor : Print -01.b/M.4.11/Fd.1/01/2024 tanggal 2 Januari 2024 Jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Sleman Nomor : Print -01.A/M.4.11/Fd.1/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 tentang dugaan tindak pidana Korupsi penyimpangan Dalam Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata di Kabupaten Sleman Tahun 2020 jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Nomor PRINT-02/M.4.11/Fd.2/06/2026 tanggal 22 Juni 2026 ADALAH TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASAR HUKUM;

Memerintahkan kepada TERMOHON untuk tidak menerbitkan Surat Perintah Penyidikan baru atas dugaan tindak pidana Korupsi penyimpangan Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata di Kabupaten Sleman Tahun 2020.

Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan dugaan tindak pidana Korupsi penyimpangan Pengelolaan Dana Hibah Pariwisata di Kabupaten Sleman Tahun 2020

Memulihkan hak – hak  Pemohon;

Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo.