PRIMER:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
3. Menyatakan BATAL DEMI HUKUM atau setidak-tidaknya MEMBATALKAN:

• Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2025;
• Risalah Lelang Nomor: 419/09.05/2025-01 tanggal 16 Desember 2025;
• Pembelian AYDA oleh TERGUGAT I atas Objek Jaminan;
• Segala akibat hukum yang timbul dari lelang eksekusi tersebut.

1. Menyatakan bahwa perhitungan bunga sebesar Rp. 256.000.000,- dan denda sebesar Rp. 1.091.055.124,- adalah TIDAK SAH, TIDAK BERDASAR HUKUM, DAN BERTENTANGAN DENGAN KEPATUTAN;
2. Menyatakan bahwa sisa hutang PENGGUGAT kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Restu Artha Yogyakarta atau kepada TERGUGAT I harus dihitung secara WAJAR DAN PROPORSIONAL berdasarkan prinsip keadilan dan itikad baik;
3. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk MENGEMBALIKAN Objek Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 503/Wijirejo kepada PENGGUGAT dalam keadaan bebas dari segala beban dan ikatan;
4. Menghukum PARA TERGUGAT secara TANGGUNG RENTENG untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT berupa:

1. Kerugian Materiil:

Rp. 2.769.334.000,- (dua miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

1. Kerugian Immateriil:

Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

TOTAL GANTI RUGI:

Rp. 3.769.334.000,- (tiga miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

1. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar BUNGA sebesar 6% (enam persen) per tahun dari jumlah ganti rugi tersebut terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan pembayaran ganti rugi dilakukan secara tunai dan sekaligus;
2. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar UANG PAKSA (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari apabila PARA TERGUGAT lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan putusan dalam perkara ini DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar BIAYA PERKARA yang timbul dalam perkara ini secara TANGGUNG RENTENG;

ATAU:

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).